Home Society UU Cipta Kerja Dituding Mengancam Masyarakat Adat
Society

UU Cipta Kerja Dituding Mengancam Masyarakat Adat

UU Cipta Kerja Dituding Mengancam Masyarakat Adat

UU Cipta Kerja Dituding Mengancam Masyarakat Adat – Rancangan Undang-undang Cipta Kerja dan Masyarakat Adat sama-sama masuk program legislasi nasional tahun ini. RUU Masyarakat Adat, sudah dua periode DPR dibahas tetapi gagal sampai tahap pengesahan.

Pengesahan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang di lansir athleticfieldmarker.com menjadi UU Ciptaker dalam rapat paripurna DPR RI, Senin. Menimbulkan gelombang protes, termasuk dari masyarakat adat. omnibus law dinilai bakal semakin mengancam masyarakat adat. Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Rukka Sombolinggi mengatakan UU ini jadi ancaman lebih serius yang membuat situasi masyarakat adat Indonesia semakin terancam.

UU Ciptaker dianggap bertentangan dengan UUD 1945, hukum HAM, hingga standar hukum internasional

UU Ciptaker ini juga dianggap oleh Rukka, bertentangan dengan UUD 1945, hukum HAM, serta anti demokrasi. Jadi dia menyebut jika UU ini bertentangan dengan penghormatan kepada hak-hak masyarakat adat yang sudah sesuai dengan UUD Pasal 28 i Ayat 3 dan Pasal 18 B Ayat 2, termasuk juga dalam standar hukum internasional.

“Ada yang penting untuk masyarakat adat dalam hukum internasional. Segala Penghapusan diskriminasi rasial, mengatakan dalamĀ general pollingĀ masyarakat adat bahwa perampasan wilayah adat adalah salah satu diskriminasi rasial,” bebernya.

Tanah dan Sumber Daya Alam Dengan Substansi Justru Mengancam Masyarakat Adat

UU Ciptaker dituding tidak punya legitimasi yang kuat

Jika merujuk proses pembentukannya, Rukka menyebut jika legitimasi UU Ciptaker ini tak ada. Menurut dia, proses pembentukannya saja sudah minim atau negatif dari partisipasi masyarakat. Jadi dia meminta, tak usah terpengaruh dengan pengambilan keputusan yang tak mau melibatkan masyarakat.

Rukka menilai selama pandemik ini DPR memanfaatkan hal tersebut untuk mengerjakan, memproses, dan membahas UU Ciptaker secara diam-diam. Dan, mereka juga dianggap memanfaatkan keterbatasan masyarakat adat dan masyarakat lain pada umumnya untuk berpartisipasi.

UU Ciptaker juga berpotensi memperkuat ancaman perampasan lahan masyarakat adat

Rukka juga bingung, karena sikap anti-demokrasi terlihat dalam UU baru ini, yakni dari dihapuskannya persetujuan DPR dalam melepaskan kawasan hutan. Padahal, DPR sendiri merupakan representasi dari masyarakat dan mewakili masyarakat Indonesia.

Dia merasa tergerusnya masyarakat adat semakin menjadi-jadi kala masalah soal perizinan dan AMDAL baru, karena partisipasi mereka untuk menyelesaikan masalah perizinan juga dilemahkan dalam klausul yang membahas masyarakat adat itu sendiri, atau dengan kata lain diformulasi ulang, sehingga maknanya tak bisa digunakan, atau dihapus, sampai dibentuk baru yang bertentangan dengan kondisi saat ini.

Selain permasalahan di atas, masih banyak beberapa persoalan lagi yang ditimbulkan oleh UU tersebut yang memberikan dampak negatif bagi masyarakat adat.

Author

Paul Jaycess