Home Society Pemerintah Justru Menjagal Masyarakat Adat
Society

Pemerintah Justru Menjagal Masyarakat Adat

Bukannya Menjaga, Pemerintah Justru Menjagal Masyarakat Adat

Pemerintah Justru Menjagal Masyarakat Adat – “Sebagai bangsa, kita perlu bersama-sama, membangun solidaritas sosial untuk melawan serangan virus, dan berjuang untuk tetap menjadi Indonesia yang bangsanya majemuk.

Mengenakan kemeja hitam lengan panjang dengan balutan kain tenun emas menyilang, Presiden Republik Indonesia Joko “Jokowi” Widodo memasuki pelataran Gedung DPR/MPR. Penampilannya semakin lengkap dengan sarung, sabuk, dan kalung yang juga berwarna emas. Tidak ketinggalan kain yang diikat di kepala menyerupai topi.

Orang nomor satu di Indonesia itu memang pandai mencuri perhatian publik. Kesempatan itu menjadi momen bersejarah, karena baru pertama kalinya presiden mengenakan pakaian adat Sabu, Nusa Tenggara Timur (NTT), 14 Agustus 2020, saat menghadiri Sidang Tahunan MPR yang digelar setiap tahun jelang Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia.

Jokowi memanen pujian dari pendukungnya. Pilihan busana mantan Gubernur DKI Jakarta itu ditafsirkan mulai dari ajakan untuk mencintai produk dalam negeri hingga bukti keberpihakan Jokowi terhadap masyarakat adat.

Ironisnya, sehari setelah perayaan HUT RI ke-75, masyarakat adat Besipae di NTT jadi korban intimidasi. Rumah dari 29 kepala keluarga harus dirobohkan oleh pemerintah setempat karena menolak relokasi dari kawasan hutan Pubabu. Rencananya, hutan tersebut akan digarap sebagai area peternakan, perkebunan, dan pariwisata. Jokowi bungkam.

Tekanan kepada penghuni hutan adat Pubabu sudah terjadi sejak Februari 2020. Perusakan rumah sudah terjadi tiga kali pada Februari, Maret, dan Agustus. Di tengah peliknya situasi, keterhubungan Jokowi dengan NTT sebatas gimik politik belaka. Fungsi Jokowi sebagai pengayom bagi seluruh etnis tidak pernah hadir.

“Gestur Presiden patut kita banggakan, setiap ritual-ritual, upacara di istana, presiden mengenakan baju-baju adat. Ini patut diapresiasi. Tapi, di sisi lain, semakin tahun masyarakat adat semakin sesak. Sejak pemerintahan Jokowi, masyarakat adat justru semakin suram. Sehingga kita susah untuk berkomentar, apakah mengapresiasi atau menangis,” kata Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Rukka Sombolinggi, dalam webinar #Menjaga Indonesia yang diselenggarakan paddlesweep.net.

Maraknya Perampasan Wilayah Adat yang Terjadi di seantero Nusantara

Webinar dengan tema “75 Tahun Merdeka, Bagaimana Nasib Masyarakat Adat?” itu menghadirkan pembicara Rukka Sombolinggi, tokoh masyarakat Sunda Wiwitan Dewi Kanti Setyaningsih, Ketua Dewan Adat Dayak Penajam Paser Utara Helena Samuel Legi dan aktor Nicholas Saputra.

Nicholas Saputra mengharapkan paradigma pariwisata yang bersinggungan dengan masyarakat adat harus diubah. Pariwisata budaya harus mengedepankan kualitas melalui perjumpaan-perjumpaan, bukan kuantitas dengan menggenjot pengunjung sebanyak-banyaknya.

“Tourism ini kebanyakan arahnya berbasis angka, ujung-ujungnya jadi mass tourism. Padahal tidak semua tempat itu punya kapasitas untuk menampung orang. Kalau kita datang ke masyarakat adat cuma foto-foto, tidak ada maknanya. Esensi antara turis dengan masyarakat adat terjadi ketika ada pertukaran informasi, saling belajar dan mengikuti kegiatan,” kata Nicho.

Sependapat dengan Nicho, menurut Rukka sudah saatnya belajar dari masyarakat adat. Terutama generasi muda. Sebagai penerus bangsa, mereka harus sadar bahwa menggali jejak leluhur dan meneladani khazanah budaya adalah bagian dari menjaga Indonesia.

“Indonesia kan gak merdeka dengan membawa tanah dan langit. Itu semua tanah-tanah adat. Indonesia ini dideklarasikan sebagai Republik terus tanahnya dari mana? Wilayah adat kan? Banyak persoalan karena konsepsi-konsepsi Belanda langsung dinasionalisasi dan itu masih bermasalah sampai hari ini,” kata Rukka.

Author

Paul Jaycess