Home Organizations AS Tuduh Tiongkok Langgar Sanksi PBB terhadap Korea Utara
Organizations

AS Tuduh Tiongkok Langgar Sanksi PBB terhadap Korea Utara

AS Tuduh Tiongkok Langgar Sanksi PBB terhadap Korea Utara

AS Tuduh Tiongkok Langgar Sanksi PBB terhadap Korea Utara – Perserikatan Bangsa-Bangsa disingkat sebagai PBB adalah organisasi internasional yang didirikan pada tanggal 24 Oktober 1945 untuk mendorong kerjasama internasional. Badan ini merupakan pengganti Liga Bangsa-Bangsa dan di dirikan setelah Perang Dunia II untuk mencegah terjadinya konflik serupa.

Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat pada hari Selasa (01/12), menyatakan bahwa Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok telah melakukan “pelanggaran dahsyat” akibat kebijakannya yang di percaya terus membantu Korea Utara.

Pernyataan ini di sampaikan Pemerintah AS setelah dugaan berlanjutnya kegiatan ilegal atau transaksi gelap yang terjadi antara pebisnis-pebisnis dari Tiongkok dan Pemerintah Korut walaupun Tiongkok sudah menyetujui penerapan Aplikasi IDN Poker Apk kebijakan sanksi PBB kepada Pemerintahan Kim Jong Un, seperti yang di lansir dari Reuters.

1. Tiongkok di percaya terus langgar kebijakan sanksi PBB 

AS Tuduh Tiongkok Langgar Sanksi PBB terhadap Korea Utara

Tindakan Tiongkok yang terlihat samar-samar dalam mendukung penerapan sanksi PBB terhadap Korea Utara, membuat AS semakin yakin jika RRT dengan sengaja melanggar keputusan tersebut. Berdasarkan informasi yang di miliki Kementerian Luar Negeri AS, mereka telah mencatat berbagai pelanggaran yang di lakukan Tiongkok seperti, mengizinkan keluar-masuknya kapal pengangkut batu bara dari Korea Utara ke Tiongkok sebanyak 555 kali, menampung 20.000 Pekerja Korut yang bekerja di Tiongkok, dan pemberian izin tinggal bagi 24 Pejabat Korea Utara yang terlibat dengan program senjata nuklir Korut.

Menurut Wakil Riset Kementerian Luar Negeri AS,  Alex Wong, Pemerintah Tiongkok sengaja membiarkan pelanggaran tersebut terjadi meskipun Tiongkok sudah menyetujui setiap resolusi penjatuhan sanksi PBB terhadap Korut pada tahun 2006, 2009, 2013, 2016, dan 2017. Pelanggaran ini mendorong AS untuk mempertanyakan itikad baik Republik Rakyat Tiongkok untuk memenuhi target denuklirisasi Semenanjung Korea.

2. Kementerian Luar Negeri AS luncurkan website pengaduan pelanggaran sanksi Korut

AS Tuduh Tiongkok Langgar Sanksi PBB terhadap Korea Utara

Mengetahui terus berlangsungnya pelanggaran sanksi PBB terhadap Korut oleh banyak entitas. Pemerintah AS melalui kementerian luar negerinya membuat sebuah kebijakan khusus. Dengan harapan mempermudah proses pelacakan aksi pelanggaran dan ilegal yang di lakukan oleh siapa pun. Termasuk negara dan perusahaan, yang terus melakukan transaksi ekonomi dengan Korea Utara, Kemenlu AS membuka website pengaduan. Dimana bagi setiap orang yang mengetahui ataupun memiliki informasi mengenai aksi pelanggaran. Akan di tawarkan pembayaran hingga 5 juta Dollar AS.

Sistem pemberian bayaran atau hadiah kepada masyarakat sipil dari dalam maupun luar negeri untuk membantu kebijakan Pemerintah AS  bukanlah sesuatu yang baru. Amerika Serikat biasanya lebih memilih meletakkan “harga” agar mendapatkan informasi keberadaan teroris ketimbang pengaduan pelanggaran sanksi yang bersifat acak.

3. Mencari jawaban di tengah kebuntuan proses denuklirisasi Semenanjung Korea

AS Tuduh Tiongkok Langgar Sanksi PBB terhadap Korea Utara

Kepemilikan senjata nuklir oleh Korea Utara di anggap sebagai ancaman serius untuk keamanan regional dan global. Menanggapi tuduhan AS, Pemerintah Tiongkok menegaskan bahwa mereka sudah menerapkan segala syarat dalam mengimplementasikan sanksi kepada Korut. Dan di tambah RRT bersama Federasi Rusia juga berharap jika bantuan ekonomi dapat menjadi jawaban. Untuk memecah kebuntuan proses denuklirisasi.

Di mata Tiongkok, melemahnya perekonomian Korea Utara di anggap sebagai sebuah kesempatan agar komunitas internasional dapat membantu Korut. Sehingga Kim Jong Un mau semakin terbuka dengan program nuklirnya. Walaupun begitu, AS tidak sependapat karena menurut mereka. Di saat seperti inilah Pemerintah Tiongkok hendak memastikan dominasinya di dalam pasar Korea Utara.

Author

Paul Jaycess